Kemajuan peradaban, selalu diiringi oleh pendayagunaan teknologi. Tak dapat dipungkiri, bangsa yang menguasai teknologi, pun menjadi bangsa yang berdaya saing. Demikian juga di bidang teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sedang berkembang teknologi Cloud Computing, Big Data dan Kecerdasan Artifisial (AI) yang merubah budaya pikir dan budaya kerja dalam masyarakat.

Oleh karena itu pemerintah mengimplementasi Teknologi Kecerdasan Artifisial (AI) dalam berbagai bidang antara lain industri manufaktur, digital, kesehatan, pangan, energi, pemerintahan, perbankan, keamanan dan pertahanan

Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/ Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang PS Brodjonegoro, pun menugaskan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk mengkoordinasikan penyusunan Kebijakan Stranas AI tersebut.

Sebagai tindaklanjut, Kepala BPPT Hammam Riza menuturkan bahwa BPPT telah membentuk kelompok kerja, yang beranggotakan pakar dari segala unsur pentahelix seperti Kementerian, Lembaga riset, akademis, industri, start-up, dan komunitas Asosiasi yang di dominasi para generasi milenial

“Saat ini kami diamanatkan tugas yang sangat penting dalam menentukan kebijakan strategi nasional kecerdasan artifisial untuk Indonesia. Hal yang dilakukan yaitu mengidentifikasikan seluruh permasalahan strategis jangka pendek, menengah dan panjang,” kata Kepala BPPT Hammam Riza, usai rapat virtual Penyusunan Kebijakan Stranas Kecerdasan Artifisial, di Kantor BPPT, Jakarta (06/05).

Terkait implementasi dan penerapan kecerdasan artifisial di Indonesia, menurut Hammam masih terbatas. Kecerdasan Artifisial imbuhnya, masih diterapkan dalam lingkup kecil di beberapa sektor.

“Pemanfaatan AI bisa kita lihat masih terbatas di sektor e-commerce, logistik serta perbankan dan finansial. Stranas AI yang disusun ini, akan menjadi hal penting dalam menghela pembangunan ekonomi, dan pelayanan publik,” terangnya. 

Diungkap Hammam, Stranas AI yang disusun ini akan diperkuat dengan Peraturan Presiden (Perpres) tentang strategi Indonesia dalam penggunaan kecerdasan artifisial diseluruh aspek yang meliputi bidang pengembangan talenta AI, Etika dan kajian kebijakan AI, Infrastruktur dan Data AI, Riset dan Inovasi Industri AI, serta program Prioritas dan Quickwin implementasi AI. Peraturan Presiden ini direncanakan keluar di tahun 2020 ini.

Guna mewujudkannya dikatakan Hammam, memerlukan berbagai pemikiran dari pakar terkait, yang ditopang dengan kerangka kerja  terstruktur. “Stranas AI nantinya akan menjadi acuan, dan didukung oleh Perpres. Untuk itu saat ini tim penyusun Stranas AI terus melakukan diskusi, agar draft Stranas AI dapat dirampungkan,” ujarnya.

Usulan Stranas AI lanjutnya, akan diserahkan ke Menristek/BRIN, untuk kemudian dilanjutkan ke Sekretariat Negara guna pelaksanaan pembuatan rancangan Peraturan Presiden.

Hammam lalu merinci, strategi nasional juga akan menyertakan roadmap jangka pendek (1th), menegah (3-5 th) dan jangka Panjang (5-10 th), untuk masing-masing aspek (pengembangan talenta AI, Etika dan kajian kebijakan AI, Infrastruktur dan Data AI, Riset dan Inovasi Industri AI, serta program Prioritas dan Quickwin implementasi AI), serta target yang perlu dicapai secara nasional, agar  implementasi AI  berjalan secara optimal, efisien dan efektif serta segera dirasakan masyarakat luas.

“Tim penyusun saat ini melakukan berbagai kajian, dan menganalisis kondisi terkini, dengan teknik SWOT atau TOWS analysis. Hal yang disoroti meliputi isu-isu strategis nasional, regional dan internasional, dan bisa merujuk kepada negara lain yang sudah memiliki strategi nasional AI. Semoga tim dapat segera menyelesaikan dokumen Stranas AI ini,” pungkasnya. (Humas BPPT)

sumber : https://www.bppt.go.id/layanan-informasi-publik/3919-pemerintah-siapkan-strategi-nasional-kecerdasan-buatan-ai